Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…
Buku ini merupakan catatan pemikiran Abdul Aziz mengenai eksistensi penerapan konsepsi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Dalam buku ini, ia mengkritisi secara mendalam penerapan hukum yang carut-marut karena masih menggunakan paradigma positivisme. Paradigma ini sering mengidentikkan hukum hanya seperangkat aturan yang sudah disahkan negara (ius constituendum).
Tulisan pada buku ini memperlihatkan studi Antropologi Hukum Indonesia yang sedang berkembang memasuki ranah baru karena terjadinya pertemuan antara berbagai sistem hukum dalam ranah global. Bibl.: hlm. 367-368 Indeks: hlm. 369-372
Buku ini banyak mengandung telaah kritis dan saran konstruktif atas beberapa inkonsistensi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dan peraturan yang terkait.
Bab 1 kemerdekaanberserikat dan partai politik Bab 2 pembubaran partai politik di Indonesia Bab 3 Kasus-kasus pembubaran parpol di Indonesia Bab 4 Hukum acara pembubaran partai politik
Buku ini terdiri dari dua bab panjang yang diapit dua bab yang lebih pendek. Bab 1 membahas permasalahan teori sosial, yang mencakup kajian terhadap tema-tema penting terkait: beban masa lalu teori sosia;, teori sosial dan filsafat politik, kesatuan dan krisis teori sosial, masalah metode, masalah tatanan sosial, masalah modernitas, watak dasar manusia dan sejarah, dan masalah hukum. Bab 2, me…
Buku ini membahas secara detail kejahatan dalam buku II KUHP, khususnya mengenai kejahatan-kejahatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan secara tidak sah. Bib.: hlm. 401-403