Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisaha…
Buku ini merupakan catatan pemikiran Abdul Aziz mengenai eksistensi penerapan konsepsi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Dalam buku ini, ia mengkritisi secara mendalam penerapan hukum yang carut-marut karena masih menggunakan paradigma positivisme. Paradigma ini sering mengidentikkan hukum hanya seperangkat aturan yang sudah disahkan negara (ius constituendum).
Tulisan pada buku ini memperlihatkan studi Antropologi Hukum Indonesia yang sedang berkembang memasuki ranah baru karena terjadinya pertemuan antara berbagai sistem hukum dalam ranah global. Bibl.: hlm. 367-368 Indeks: hlm. 369-372
Buku ini banyak mengandung telaah kritis dan saran konstruktif atas beberapa inkonsistensi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" dan peraturan yang terkait.
Bab 1 kemerdekaanberserikat dan partai politik Bab 2 pembubaran partai politik di Indonesia Bab 3 Kasus-kasus pembubaran parpol di Indonesia Bab 4 Hukum acara pembubaran partai politik
Buku ini berisikan tentang hukum perlindungan terhadap perempuan.
Buku ini terdiri dari dua bab panjang yang diapit dua bab yang lebih pendek. Bab 1 membahas permasalahan teori sosial, yang mencakup kajian terhadap tema-tema penting terkait: beban masa lalu teori sosia;, teori sosial dan filsafat politik, kesatuan dan krisis teori sosial, masalah metode, masalah tatanan sosial, masalah modernitas, watak dasar manusia dan sejarah, dan masalah hukum. Bab 2, me…