Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Negara demokrasi dan konstitusi, Bab 3 MK dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Bab 4 Peranan MK dalam mekanisme impeachment terhadap Presiden dalam prespektif ketatanegaraan indonesia

Hukum Tata Negara dan Kepempinan Dalam Takaran Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320 Maw h

Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

Edisi

Cet. 4.

ISBN/ISSN

979-526-010-3

Deskripsi Fisik

x, 176 Hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.4 Joe s

Hukum Tata Negara: Tatanan Konsep dan Penerapan Peraturan Daerah yang Berbasi…

Salah satu dari cita-cita para pejuang kita yang tertuang pada Pancasila adalah Sila Pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berke Tuhanan, yaitu masyarakat yang menjadikan agama sebagai pedoman kehidupan mereka. Sehingga kenyamanan dalam menjalankan ajaran agama adalah hal yang sangat urgen bagi seluruh rakyat Indonesia. …

Menuju Neara Hukum yang Demokratis

Buku ini memuat berbagai pemikiran dan pandangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tentang isu-isu konstitusi, hukum dan ketatanegaraan, serta masalah-masalah kebangsaan dan keislaman yang ditulis secara kritis, kompehensif, kontekstual dan visioner. Visi beliau tergambar jelas dalam buku ini sebagai sumbangsihnya dalam ikhtiar membangun sistem penyelenggraan negara dan format kehidupan kebangs…

Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

Edisi

ed.1 cet.3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

X,176 hlm..; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.4 Joe s

Peralihan kekuasaan presiden: kajian hukum tata negara/ Hayatun Na'imah

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-140-714-2

Deskripsi Fisik

xiv, 156 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

SK 342.08 Hay p

Pilkada; Perspektif Hukum Tata Negara

Buku ini terdiri dari 5 bagian Bagian 1 : Pendahuluan Bagian 2 : Tinjauan Umum Tentang Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Legitimasi Bagian 3 : Tinjauan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian 4 : Nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung Bagian 5 : Beberapa catatan yuridis terhadap pemilihan kepala daerah…

Hukum Tata Negara Indonesia

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisaha…

Sengketa Kepegawaian : sebagai bagian dari sengketa Tata Usaha Negara

Edisi

Cet..2

ISBN/ISSN

979-408-329-1

Deskripsi Fisik

xiv, 247 hlm.; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 Pri s