Program jaminan kesehatan memberikan perubahan pada sistem pembayaran dari free services menjadi sistem paket. Perubahan ini mendorong fasilitas kesehatan (faskes) harus dapat mengelola operasionalnya secara efisien tanpa menurunkan mutu layanan. Manajemen efisiensi yang baik menjadi penting sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja faskes.
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dibentuk tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui putusan-putusannya. Buku yang berisi mengenai perkembangan hukum acara dalam praktik ini, layak untuk diketahui oleh mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum. (Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.) (Ketua Mahkamah Konstitusi RI).
Sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional, Hukum Adat dan Hukum Islam dengan tidak mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang juga berlaku sebagai Hukum di Indonesia.
Sebagai subjek hukum, person, yang "beragama" tentunya harus meyakini bahwa semua hubungan hukum yang dilakukannya diperhatikan dan diatur pula oleh Tuhan YME, dan oleh karena itu masalah keperdataan subjek dan objek hukum tidak bisa terlepas dari ketentuan Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
Data Statistik Kalimantan Selatan Tahun 2019